Peraturan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)



Berikut ini adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Kumpulan peraturan telah dikelompokkan dalam folder-folder agar dapat diunduh secara mudah
melalui link berikut Kumpulan Peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun daftar isi dan penjelasannya sebagi berikut:

UU = Undang-Undang   
PBI = Peraturan Bank Indonesia
SE   = Surat Edaran
POJK = Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PMK = Peraturan Menteri Keuangan
PP = Peraturan Pemerintah

1. Bank Perkreditan Rakyat
    POJK nomor 20/POJK.03/2014, tentang Bank Perkreditan Rakyat
    SEOJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat

2. Fit and Proper Test
    PBI nomor 14/9/PBI/2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR
    SE nomor 14/36/DKBU, 21 des 2012, tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI no.14/9/BPI/2012

3. Penerapan APU dan PPT
    PBI nomor 12/20/PBI/2010, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan           Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
    SE nomor 13/14/DKBU, 12 mei 2011, tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 12/20/PBI/2010
    Peraturan Kepala PPATK No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit
    PBI nomor 11/13/PBI/2009, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan
    SE nomor 11/21/DKBU, 10 agustus 2009, tentang Ketentuan Pelaksanaan BMPK

5. Bank Dalam Pengawasan Khusus
    PBI nomor 11/20/PBI/2009, tentang Tindak Lanjut terhadap BPR Dalam Pengawasan Khusus
    SE nomor 11/19/DKBU, 31 juli 2009, tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009

6. Kualitas Aktiva Produktif
    PBI nomor 8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
    PBI nomor 13/26/PBI/2011, tentang Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

7. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
    POJK nomor 5/POJK.03/2015, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

8. Pedoman Kebijakan Perkreditan
    SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012, tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat
    Lampiran SE no 14/26/DKBU

9. Pedoman Akuntansi BPR
    SE nomor 12/14/DKBU, 1 juni 2010, tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR
    Pedoman Akuntansi BPR
    Surat nomor 13/38/DKBU, 19 jan 2011, tentang Batasan Materialitas Pendapatan Provisi dan Biaya Pendirian dalam PA-BPR

10. Laporan Bulanan
      SE nomor 15/20/DKBU, 22 mei 2013, tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

11. Transaparansi Kondisi Keuangan
      SE nomor 8/30/DPBPR, 12 des 2006, tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
      PBI nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR

12. Izin Pedagang Valuta Asing
      SE nomor 9/38/DPBPR, 28 des 2007, tentang Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing dan lampiran

13. Sistem Informasi Debitur (SID)
      PBI nomor 9/14/PBI/2007, tentang Sistem Informasi Debitur

14. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
      SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

15. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
      PBI no 514/PM/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR

16. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
      POJK no 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 1013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
    SE no 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
    SE no 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat
    SE no 12/SEPJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

17. Pembentukan/Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya
      PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya
     PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya

18. Tata Kelola BPR
      POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

19. Pajak Bunga Simpanan
      Peraturan Pemerintah no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito

20. Peraturan Penting seputar Perbankan
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
21. Buku kajian Pengembangan Produk dan Layanan BPR